Sabtu, 13 Desember 2014

Kemaritiman di Indonesia

Muhammad ikbal Maulana
PBI 1/i
Tugas pancasila


SEBAGAI Negara Kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah 5,8 juta km persegi dan panjang garis pantai 81.000 km persegi, sudah sepatutnya Indonesia memiliki  strategi maritim yang baik. Hal tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan pertahanan. Jika dipetakan di belahan bumi lain, luas wilayah Nusantara sama dengan jarak antara Irak hingga Inggris (Timur-Barat) atau Jerman hingga Aljazair (Utara-Selatan). Letaknya yang seksi, ditopang po­tensi sumber daya alam berlimpah, membuat negara-negara yang berkepentingan tergoda menguasai kekayaan alam bumi kha­tulistiwa. Tak heran, ancaman dan gangguan terus menerpa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam mengatasi tantangan tersebut, seluruh komponen bangsa ha­rus segera membangkitkan maritime domain awareness, atau ke­sadaran lingkungan maritim. Hal itu dibutuhkan karena bang­sa Indonesia se­ka­rang tidak lagi memiliki budaya bahari. Se­hing­ga, perlu dibangun kem­bali upaya penyadaran. Upaya ini ha­rus sam­pai pada penyadaran efek­tif terhadap segala sesuatu yang m­e­nyangkut lingkungan ma­ritim merupakan hal vital bagi ke­amanan, keselamatan, ekonomi dan lingkungan hidup bangsa Indonesia, serta menunjang upaya mene­gak­kan harga diri bangsa.

Menyadarkan bahwa laut adalah aspek alamiah yang paling mem­pe­­­ngaruhi kehidupan poleksosbudhankam nasional meru­pakan isu yang paling utama dan menarik perhatian. Di sini pemerintah harus menjadi ujung tombak, dan untuk itu pemerintah Indonesia perlu segera menetapkan sebuah National Maritime Policy dalam rangka pemanfaatan laut bagi kemakmuran bangsa, sekaligus untuk mengembangkan kembali budaya bahari bangsa, yang tujuan akhirnya penguasaan laut nasional yang dapat menegakkan harga diri bangsa.

Pakar hukum laut internasional, Prof Hasjim Djalal, menyatakan sudah sepatutnya Indonesia memiliki konsep negara maritim (maritime policy).  Menurut Hasyim, konsep maritim yang dimak­sud adalah negara  mampu memanfaatkan dan menjaga laut untuk men­sejahterakan rakyatnya. “Tapi, sayang kita sebagai negara ke­pu­­lauan terbesar di dunia, negara belum mampu memanfaatkan po­tensi sumberdaya laut,” kata Hasjim.

Secara hukum internasional dan Undang-undang, memang Indonesia sebagai negara kepulauan. Tapi,  belum maksimal meman­faatkan kekayaan yang ada di laut. Maka itu diperlukan konsep strategi negara maritim yang tangguh dan berdaulat. Menurut tokoh maritim ini,  negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga lautnya. Banyak negara kepulauan tapi bukan negara maritim, ada negara yang lautnya sedikit tapi memiliki predikat negara maritim. Hasjim memberi contoh seperti China dan Amerika. Ada juga negara yang tidak memiliki laut tapi menguasai laut, seperti Belanda menjajah Indonesia 350 tahun karena mereka mampu menguasai laut.

Hasjim juga menyoroti kebijakan pemerintah yang kurang serius terhadap perkembangan isu laut. Menurutnya, perhatian pemerintah masih rendah, padahal Indonesia sebagai negara kepulauan. Perhatian pemerintah terhadap laut masih rendah. Padahal, kita ini negara kepulauan terbesar,” tukasnya. 

Hasjim menilai pemimpin bangsa kurang memaknai perjuangan Djuanda atau yang dikenal Deklarasi Djuanda 1957. Menurut Hasyim, secara visi Deklarasi Djuanda bagus. Tapi, keresapan kejiwaan itu yang sejak dulu sudah pahit sampai sekarang ada gejala sudah tidak baik.

Menurutnya Deklarasi Djuanda ide pokoknya mempersatukan Nusantara,  tidak melihat laut Jawa, Sulawesi, Maluku sebagai laut bebas.  Tidak mudah memperjuangkan itu. Seluruh dunia ketika itu memprotes. Tapi beliau melihat itu sebagai salah satu yang harus diperjuangkan dengan sabar, dan bertahun tahun. Itu dari sisi kesatuan bangsa. Deklarasi Djuanda pada dasarnya memperluas kekayaan alam Indonesia untuk keperluan bangsa Indonesia.kan Indonesia 50 Tahun ke Depan oleh

Setelah 50 tahun Deklarasi Djuanda, ke mana bangsa kita mau pergi. Pada tahun 1957 penduduk Indonesia masih sekitar 80 juta jiwa, sekarang 240 juta jiwa. Untuk 50 tahun yang akan datang ke mana mau kita bawa lagi bangsa ini. Djuanda dulu membawanya kepada Kesatuan Nusantara.

Hasjim juga menyarankan kepada pemerintah untuk memikirkan masa depan bangsa untuk 50 tahun yang akan datang. Selama ini, pemerintah hanya memikirkan jangka pendek saja. Pemerintah sudah harus memikirkan program jangka panjang. Bangsa ini mau di bawah kemana. Jangan 5 tahun saja pada pemilu.

Sementara, pengamat Pertahanan LIPI, Jaleswari Pramodhawardani mengingatkan tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan di era globalisasi.  Menurutnya, definisi pertahanan dan kemanan maritim sejauh ini belum ada yang defentif. Seperti misalnya definisi PBB dan ASEAN Maritime Forum. Untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi, sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan sebuah strategi maritim dalam bentuk Maritime Policy, yang hingga saat ini belum tuntas.

Dekan Fakultan Ilmu Perikanan dan Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor, Prof Indra Jaya, menambahkan, salah satu kekurangan bangsa ini sebagai negara kepulauan adalah dibidang sains dan teknologi. Indonesia memang  negara yang luas. Untuk menjadi Negara Maritim, ada tiga bidang yang bisa mewujudkan menjadi Negara Maritim, pertama adalah sumber kehidupan, perdagangan dan kekuatan laut. 

Pakar keamanan Negara maritim, Laksa TNI Purnawirawan, Robert Mangindaan dalam tulisannya di Quarterdeck, bahwa agenda Security Sector Reform tidak membawa kepentingan pihak-pihak lain yang tujuannya adalah mengkerdilkan “otot” militer Indonesia, yang sebetulnya sudah sedemikian “kerdil”.

Banyak pakar mengatakan bahwa milenium ketiga adalah era pasifik, dan pandangan tersebut disikapi oleh negara-negara kawasan dengan memperkuat “otot” militernya. Padahal, dengan usainya perang  dunia dan menguatnya keinginan masyarakat internasional untuk mewujudkan dunia yang aman, damai dan stabil, sepertinya tidak mudah direalisasikan, sekalipun sudah menjadi acuan bersama, misalnya Agenda for peace yang gencar dipromosikan oleh PBB.

Robert melaanjutkan bahwa perlu diakui benar adanya perampingan struktur kekuatan militer berlangsung di kawasan Asia Pasifik, akan tetapi pada prakteknya adagium civis pacem parabellum, justru diterapkan secara utuh. Malah ada pihak yang menaikkan belanja pertahanan secara signifikan, misalnya China dengan budget 33 miliar dolar AS begitu pula dengan Amerika Serikat yang secara tegas mengatakan peningkatan anggaran belanja pertahanan setiap tahunnya.

Belakangan ini, ada beberapa inisiatif yang gencar dikembangkan di kawasan ini, yaitu Regional Maritime Security Initiatives (RMSI), Proliferation Security Initiatives (PSI), ada pula Maritime Securtiy Oprations (MSO) dan Pasifik Defense. Tujuannya adalah mengenai kemanan maritim kawasan untuk menghadapi berbagai ancaman, terutama menyangkut mencegah proliferasi senjata pemusnah massal, maritime terrorism, dan pula menjangkau sea robbery and piracy.

Dari perspektif Indonesia, critical uncertaintes yang perlu diperhatikan ialah semua bentuk operasi yang berkaitan dengan beberapa hal, yaitu pertama upaya internasional untuk mengamankan choke points, kedua humanitarian assistance yang mengarah pada daerah-daerah yang bermasalah, ketiga provokasi untuk “mendatangkan” peacekeeping operation, yang sangat mungkin erat terkait dengan intra-state conflict. Semua bentuk operasi tersebut, nantinya akan sama artinya dengan memberikan akses kepada kekuatan luar (yang lebih superior) untuk masuk ke daerah-daerah yang mekanisme pertahanannya belum mapan.

Masih dijelaskan oleh Robert,  bahwa masalah kemanan maritim yang akan dihadapi ke depan, masih akan berkisar pada sea robbery and piracy, illegal fishing, transnational threat, illicit trafficking in weapon of mass destruction and related materials, pelanggaran wilayah, lalu lintas di laut yang terkait dengan gerakan separatis dan sangat mungkin ancaman maritime terrorism. Diperkirakan pula bahwa ancaman tersebut akan semakin meningkat yang diukur dari intensitas, penggunan teknologi maju dan pengembangan modus operandi.

Karena Indonesia berada di wilayah ring of fire, dan tiga patahan benua, yaitu Eurasia, Australia dan Pasifik Barat, maka ancaman benca alam patut dihindari dan diantisipasi. Tidak hanya itu penyelanggaran kemanan maritim, perlu bekerjasama dengan pihak-pihak lain dengan berpegangan pada beberapa hal, yaitu wadah yang tepat, saling menguntungkan, dan ada kesungguhan. Kesannya memang sederhana sekali, akan tetapi justru di sana ada titik terangnya.

Minggu, 09 November 2014

PANCASILA PADA MASA SEKARANG DAN YANG AKAN DATANG


UTS Pancasila
Muhammad ikbal maulana
English education department
Class 1/i
 

The answer for number 8
 
PANCASILA DIMASA SEKARANG 
 
 Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pada masa kerajaan telah berkembang nilai-nilai dasar yang merupakan karakter masyarakat. Bukti bahwa nilai-nilai tersebut berkembang adalah adanya tulisan dalam kitab sutasoma karangan mpu prapanca pada jaman kerajaan Majapahit. Bukti lain adalah adanya prasasti dan candi-candi yang dipercaya sebagai bukti tumbuh berkembangnya kepercayaan terhadap tuhan, budaya musyawarah dan gotong royong juga terlihat dalam setiap relief candi. Nilai-nilai itu kemudian digali dan dirumuskan menjadi suatu tatanan norma dan nilai yang kita sebut dengan Pancasila.Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan tiang atau pokok negara Indonesia sendiri, dari masa ke masa penerapan dan pengaplikasian nilai-nilai pancasila semakin pudar dalam diri bangsa Indonesia sendiri, pancasila seolah-olah lumat dalam sebuah akumulasi kekuasaaan yang sangat agresif. Dalam pemerintaha pada masa sekarang ini saja contohnya, moral bangsa Indonesia telah jatuh kejurang yang semakin gelap bahkan seperti tidak mengenal cita-cita luhur bangsa ini yang telah ada sejak dahulu. Telah banyak sekali kasus-kasus dinegara ini yang tidak mencerminkan adanya nilai-nilai pancasila dalam diri bangsa Indonesia, seperti kasus korupsi dimana-mana yang semakin merajalela,pemerkosaan, pembunuhan, demo yang diiringi dengan perbuatan anarki dan lain sebagainya yang membuat nama Indonesia semakin tercoreng dimata dunia. Hal ini seolah-olah menghilangkan fungsi pancasila itu sendiri bahkan pada saat sekarang ini pancasila seperti terkesan mengalami degradasi kredibilitas yang luar biasa sehingga tingkah laku masyarakat tidak lagi sesuai dengan kaidah pancaila. contoh lainnya adalah seperti berkembangnya aliran-aliran agama yang baru, pemberontakan dan terorisme akibat kurangnya tindakan yang dilakukan pemerintah, selain itu seperti kasus bank century, anggota DPR RI yang mengamuk saat sidang berlansung dan lain sebagainya. hal ini bahkan memprjelas bahwa nilai-nilai luhur pancasila telah pudar dan mulai hilang dalam kepribadian bangsa Indonesia. 
 
 
 
PANCASILA DIMASA YANG AKAN DATANG
 
 Kondisi Pancasila di era globalisasi sangatlah terkontaminasi dari adanya berbagai macam aspek yang membuat Pancasila tersebut menjadi tidak seperti yang seharusnya. Dilihat dari melencengnya nilai-nilai Pancasila yang selama ini telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa ini, sebagai contoh ialah terjadinya dis-integrasi bangsa yang telah jelas-jelas melanggar sila ke-3 yaitu persatuan Indonesia, atau masih banyak yang lainnya. Dan jika dilihat lagi dari berbagai aspek masalah yang sedang dihadapi bangsa indonesia, kita seharusnya kembali menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tersebut. karena pancasilalah yang merupakan pondasi bangsa indonesia untuk menghadapi bebagai masalah khususnya di era global seperti saat ini, yang membuat rentan sekali nilai-nilai pancasila tersebut memudar dikarenakan perubahan zaman oleh adanya globalisasi.
Seharusnya Pancasila sanggup menjawab berbagai tantangan di era globalisasi, karena dari implikasi dari dijadikannya Pancasila sebagai pandangan hidup maka bangsa yang besar ini haruslah mempunyai sense of belonging dan sense of pride atas Pancasila. Setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan suatu ideologi tetap eksis. Pertama adalah jumlah penganut atau pengikut. Semakin banyak pengikut dari suatu ideologi, maka ideologi tersebut akan semakin kuat. Pancasila merupakan ideologi yang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Secara konseptual, Pancasila adalah ideologi yang kokoh. Pancasila tidak akan musnah sepanjang masih ada pengikut yang memperjuangkannya. Kedua adalah seberapa besar pengikut tersebut mempercayai dan menjadikan ideologi sebagai bagian dari kehidupannya. Semakin kuat kepercayaan seseorang, maka semakin kuat posisi ideologi tersebut. Sebaliknya, walaupun banyak pengikut, tetapi apabila pengikut tersebut sudah tidak menjadikan ideologi sebagai bagian dari kehidupannya, maka ideologi dikatakan lemah.
Posisi pancasila di era globalisasi sangat rawan terhadap gangguan. Secara formal, Pancasila tetap diakui oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai ideologi mereka. Namun di tataran aplikatif, prilaku masyarakat banyak yang mengalami pergeseran nilai. Secara tidak langsung pergeseran nilai tersebut membuat masyarakat perlahan-lahan melupakan Pancasila. Salah satu alasan pancasila masih tetap eksis adalah karena pancasila digali dari nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Ada atau tidak adanya Pancasila, nilai-nilai tersebut memang sudah ada di masyarakat sehingga tetap berlaku di masyarakat.
Jika masyarakat melaksanakan nilai dan norma yang berkembang, secara otomatis masyarakat juga mengamalkan Pancasila. Sebagai contoh ketika umat islam beribadah. Dasar mereka melakukan ibadah adalah ketaatan terhadap ajaran agama, bukan karena Pancasila. Namun melaksanakan ibadah secara tidak langsung mengamalkan sila pertama Pancasila. Demikian pula dengan sila-sila yang lain, masyarakat pada dasarnya tidak mengamalkan pancasila secara langsung. Mereka hanya mengikuti tata nilai dan hukum adat masing-masing. Tetapi karena nilai-nilai itu terangkum dalam Pancasila, maka secara tidak langsung masyarakat juga menjalankan pancasila.
Dengan demikian eksis dan tidaknya Pancasila di era global sangat tergantung dari nilai-nilai masyarakat. Jika nilai-nilai tersebut tetap tumbuh dan berkembang, maka Pancasila juga akan terus eksis. Sebaliknya jika nilai tersebut mengalami pergeseran, besar kemungkinan Pancasila juga akan mengalami pergeseran. Jika globalisasi mampu menggeser nilai-nilai di masyarakat dan mengganti dengan tatanan nilai yang baru, maka besar kemungkinan Eksistensi pancasila akan runtuh. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, dan ideologi sekaligus sebagai benteng diri dan filterisasi terhadap nilai-nilai yang masuk sebagai dampak dari globalisasi. Selain itu kita juga harus menanamkan nilai nilai pancasila itu sendiri  kepada generasi muda yang kelak anak menjadi pemimpin bangsa ini agar nilai itu tetap terjaga nantinya.