Sabtu, 13 Desember 2014

Kemaritiman di Indonesia

Muhammad ikbal Maulana
PBI 1/i
Tugas pancasila


SEBAGAI Negara Kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah 5,8 juta km persegi dan panjang garis pantai 81.000 km persegi, sudah sepatutnya Indonesia memiliki  strategi maritim yang baik. Hal tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan pertahanan. Jika dipetakan di belahan bumi lain, luas wilayah Nusantara sama dengan jarak antara Irak hingga Inggris (Timur-Barat) atau Jerman hingga Aljazair (Utara-Selatan). Letaknya yang seksi, ditopang po­tensi sumber daya alam berlimpah, membuat negara-negara yang berkepentingan tergoda menguasai kekayaan alam bumi kha­tulistiwa. Tak heran, ancaman dan gangguan terus menerpa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam mengatasi tantangan tersebut, seluruh komponen bangsa ha­rus segera membangkitkan maritime domain awareness, atau ke­sadaran lingkungan maritim. Hal itu dibutuhkan karena bang­sa Indonesia se­ka­rang tidak lagi memiliki budaya bahari. Se­hing­ga, perlu dibangun kem­bali upaya penyadaran. Upaya ini ha­rus sam­pai pada penyadaran efek­tif terhadap segala sesuatu yang m­e­nyangkut lingkungan ma­ritim merupakan hal vital bagi ke­amanan, keselamatan, ekonomi dan lingkungan hidup bangsa Indonesia, serta menunjang upaya mene­gak­kan harga diri bangsa.

Menyadarkan bahwa laut adalah aspek alamiah yang paling mem­pe­­­ngaruhi kehidupan poleksosbudhankam nasional meru­pakan isu yang paling utama dan menarik perhatian. Di sini pemerintah harus menjadi ujung tombak, dan untuk itu pemerintah Indonesia perlu segera menetapkan sebuah National Maritime Policy dalam rangka pemanfaatan laut bagi kemakmuran bangsa, sekaligus untuk mengembangkan kembali budaya bahari bangsa, yang tujuan akhirnya penguasaan laut nasional yang dapat menegakkan harga diri bangsa.

Pakar hukum laut internasional, Prof Hasjim Djalal, menyatakan sudah sepatutnya Indonesia memiliki konsep negara maritim (maritime policy).  Menurut Hasyim, konsep maritim yang dimak­sud adalah negara  mampu memanfaatkan dan menjaga laut untuk men­sejahterakan rakyatnya. “Tapi, sayang kita sebagai negara ke­pu­­lauan terbesar di dunia, negara belum mampu memanfaatkan po­tensi sumberdaya laut,” kata Hasjim.

Secara hukum internasional dan Undang-undang, memang Indonesia sebagai negara kepulauan. Tapi,  belum maksimal meman­faatkan kekayaan yang ada di laut. Maka itu diperlukan konsep strategi negara maritim yang tangguh dan berdaulat. Menurut tokoh maritim ini,  negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga lautnya. Banyak negara kepulauan tapi bukan negara maritim, ada negara yang lautnya sedikit tapi memiliki predikat negara maritim. Hasjim memberi contoh seperti China dan Amerika. Ada juga negara yang tidak memiliki laut tapi menguasai laut, seperti Belanda menjajah Indonesia 350 tahun karena mereka mampu menguasai laut.

Hasjim juga menyoroti kebijakan pemerintah yang kurang serius terhadap perkembangan isu laut. Menurutnya, perhatian pemerintah masih rendah, padahal Indonesia sebagai negara kepulauan. Perhatian pemerintah terhadap laut masih rendah. Padahal, kita ini negara kepulauan terbesar,” tukasnya. 

Hasjim menilai pemimpin bangsa kurang memaknai perjuangan Djuanda atau yang dikenal Deklarasi Djuanda 1957. Menurut Hasyim, secara visi Deklarasi Djuanda bagus. Tapi, keresapan kejiwaan itu yang sejak dulu sudah pahit sampai sekarang ada gejala sudah tidak baik.

Menurutnya Deklarasi Djuanda ide pokoknya mempersatukan Nusantara,  tidak melihat laut Jawa, Sulawesi, Maluku sebagai laut bebas.  Tidak mudah memperjuangkan itu. Seluruh dunia ketika itu memprotes. Tapi beliau melihat itu sebagai salah satu yang harus diperjuangkan dengan sabar, dan bertahun tahun. Itu dari sisi kesatuan bangsa. Deklarasi Djuanda pada dasarnya memperluas kekayaan alam Indonesia untuk keperluan bangsa Indonesia.kan Indonesia 50 Tahun ke Depan oleh

Setelah 50 tahun Deklarasi Djuanda, ke mana bangsa kita mau pergi. Pada tahun 1957 penduduk Indonesia masih sekitar 80 juta jiwa, sekarang 240 juta jiwa. Untuk 50 tahun yang akan datang ke mana mau kita bawa lagi bangsa ini. Djuanda dulu membawanya kepada Kesatuan Nusantara.

Hasjim juga menyarankan kepada pemerintah untuk memikirkan masa depan bangsa untuk 50 tahun yang akan datang. Selama ini, pemerintah hanya memikirkan jangka pendek saja. Pemerintah sudah harus memikirkan program jangka panjang. Bangsa ini mau di bawah kemana. Jangan 5 tahun saja pada pemilu.

Sementara, pengamat Pertahanan LIPI, Jaleswari Pramodhawardani mengingatkan tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan di era globalisasi.  Menurutnya, definisi pertahanan dan kemanan maritim sejauh ini belum ada yang defentif. Seperti misalnya definisi PBB dan ASEAN Maritime Forum. Untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi, sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan sebuah strategi maritim dalam bentuk Maritime Policy, yang hingga saat ini belum tuntas.

Dekan Fakultan Ilmu Perikanan dan Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor, Prof Indra Jaya, menambahkan, salah satu kekurangan bangsa ini sebagai negara kepulauan adalah dibidang sains dan teknologi. Indonesia memang  negara yang luas. Untuk menjadi Negara Maritim, ada tiga bidang yang bisa mewujudkan menjadi Negara Maritim, pertama adalah sumber kehidupan, perdagangan dan kekuatan laut. 

Pakar keamanan Negara maritim, Laksa TNI Purnawirawan, Robert Mangindaan dalam tulisannya di Quarterdeck, bahwa agenda Security Sector Reform tidak membawa kepentingan pihak-pihak lain yang tujuannya adalah mengkerdilkan “otot” militer Indonesia, yang sebetulnya sudah sedemikian “kerdil”.

Banyak pakar mengatakan bahwa milenium ketiga adalah era pasifik, dan pandangan tersebut disikapi oleh negara-negara kawasan dengan memperkuat “otot” militernya. Padahal, dengan usainya perang  dunia dan menguatnya keinginan masyarakat internasional untuk mewujudkan dunia yang aman, damai dan stabil, sepertinya tidak mudah direalisasikan, sekalipun sudah menjadi acuan bersama, misalnya Agenda for peace yang gencar dipromosikan oleh PBB.

Robert melaanjutkan bahwa perlu diakui benar adanya perampingan struktur kekuatan militer berlangsung di kawasan Asia Pasifik, akan tetapi pada prakteknya adagium civis pacem parabellum, justru diterapkan secara utuh. Malah ada pihak yang menaikkan belanja pertahanan secara signifikan, misalnya China dengan budget 33 miliar dolar AS begitu pula dengan Amerika Serikat yang secara tegas mengatakan peningkatan anggaran belanja pertahanan setiap tahunnya.

Belakangan ini, ada beberapa inisiatif yang gencar dikembangkan di kawasan ini, yaitu Regional Maritime Security Initiatives (RMSI), Proliferation Security Initiatives (PSI), ada pula Maritime Securtiy Oprations (MSO) dan Pasifik Defense. Tujuannya adalah mengenai kemanan maritim kawasan untuk menghadapi berbagai ancaman, terutama menyangkut mencegah proliferasi senjata pemusnah massal, maritime terrorism, dan pula menjangkau sea robbery and piracy.

Dari perspektif Indonesia, critical uncertaintes yang perlu diperhatikan ialah semua bentuk operasi yang berkaitan dengan beberapa hal, yaitu pertama upaya internasional untuk mengamankan choke points, kedua humanitarian assistance yang mengarah pada daerah-daerah yang bermasalah, ketiga provokasi untuk “mendatangkan” peacekeeping operation, yang sangat mungkin erat terkait dengan intra-state conflict. Semua bentuk operasi tersebut, nantinya akan sama artinya dengan memberikan akses kepada kekuatan luar (yang lebih superior) untuk masuk ke daerah-daerah yang mekanisme pertahanannya belum mapan.

Masih dijelaskan oleh Robert,  bahwa masalah kemanan maritim yang akan dihadapi ke depan, masih akan berkisar pada sea robbery and piracy, illegal fishing, transnational threat, illicit trafficking in weapon of mass destruction and related materials, pelanggaran wilayah, lalu lintas di laut yang terkait dengan gerakan separatis dan sangat mungkin ancaman maritime terrorism. Diperkirakan pula bahwa ancaman tersebut akan semakin meningkat yang diukur dari intensitas, penggunan teknologi maju dan pengembangan modus operandi.

Karena Indonesia berada di wilayah ring of fire, dan tiga patahan benua, yaitu Eurasia, Australia dan Pasifik Barat, maka ancaman benca alam patut dihindari dan diantisipasi. Tidak hanya itu penyelanggaran kemanan maritim, perlu bekerjasama dengan pihak-pihak lain dengan berpegangan pada beberapa hal, yaitu wadah yang tepat, saling menguntungkan, dan ada kesungguhan. Kesannya memang sederhana sekali, akan tetapi justru di sana ada titik terangnya.