Muhammad ikbal Maulana
PBI 1/i
Tugas pancasila
SEBAGAI Negara Kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah 5,8 juta
km persegi dan panjang garis pantai 81.000 km persegi, sudah sepatutnya
Indonesia memiliki strategi maritim yang baik. Hal tersebut mencakup
aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan pertahanan. Jika
dipetakan di belahan bumi lain, luas wilayah Nusantara sama dengan jarak
antara Irak hingga Inggris (Timur-Barat) atau Jerman hingga Aljazair
(Utara-Selatan). Letaknya yang seksi, ditopang potensi sumber daya alam
berlimpah, membuat negara-negara yang berkepentingan tergoda menguasai
kekayaan alam bumi khatulistiwa. Tak heran, ancaman dan gangguan terus
menerpa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam
mengatasi tantangan tersebut, seluruh komponen bangsa harus segera
membangkitkan maritime domain awareness, atau kesadaran lingkungan
maritim. Hal itu dibutuhkan karena bangsa Indonesia sekarang tidak
lagi memiliki budaya bahari. Sehingga, perlu dibangun kembali upaya
penyadaran. Upaya ini harus sampai pada penyadaran efektif terhadap
segala sesuatu yang menyangkut lingkungan maritim merupakan hal vital
bagi keamanan, keselamatan, ekonomi dan lingkungan hidup bangsa
Indonesia, serta menunjang upaya menegakkan harga diri bangsa.
Menyadarkan
bahwa laut adalah aspek alamiah yang paling mempengaruhi kehidupan
poleksosbudhankam nasional merupakan isu yang paling utama dan menarik
perhatian. Di sini pemerintah harus menjadi ujung tombak, dan untuk itu
pemerintah Indonesia perlu segera menetapkan sebuah National Maritime
Policy dalam rangka pemanfaatan laut bagi kemakmuran bangsa, sekaligus
untuk mengembangkan kembali budaya bahari bangsa, yang tujuan akhirnya
penguasaan laut nasional yang dapat menegakkan harga diri bangsa.
Pakar
hukum laut internasional, Prof Hasjim Djalal, menyatakan sudah
sepatutnya Indonesia memiliki konsep negara maritim (maritime policy).
Menurut Hasyim, konsep maritim yang dimaksud adalah negara mampu
memanfaatkan dan menjaga laut untuk mensejahterakan rakyatnya. “Tapi,
sayang kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, negara belum
mampu memanfaatkan potensi sumberdaya laut,” kata Hasjim.
Secara
hukum internasional dan Undang-undang, memang Indonesia sebagai negara
kepulauan. Tapi, belum maksimal memanfaatkan kekayaan yang ada di
laut. Maka itu diperlukan konsep strategi negara maritim yang tangguh
dan berdaulat. Menurut tokoh maritim ini, negara maritim adalah negara
yang mampu memanfaatkan dan menjaga lautnya. Banyak negara kepulauan
tapi bukan negara maritim, ada negara yang lautnya sedikit tapi memiliki
predikat negara maritim. Hasjim memberi contoh seperti China dan
Amerika. Ada juga negara yang tidak memiliki laut tapi menguasai laut,
seperti Belanda menjajah Indonesia 350 tahun karena mereka mampu
menguasai laut.
Hasjim juga menyoroti kebijakan pemerintah yang
kurang serius terhadap perkembangan isu laut. Menurutnya, perhatian
pemerintah masih rendah, padahal Indonesia sebagai negara kepulauan.
Perhatian pemerintah terhadap laut masih rendah. Padahal, kita ini
negara kepulauan terbesar,” tukasnya.
Hasjim menilai pemimpin
bangsa kurang memaknai perjuangan Djuanda atau yang dikenal Deklarasi
Djuanda 1957. Menurut Hasyim, secara visi Deklarasi Djuanda bagus. Tapi,
keresapan kejiwaan itu yang sejak dulu sudah pahit sampai sekarang ada
gejala sudah tidak baik.
Menurutnya Deklarasi Djuanda ide
pokoknya mempersatukan Nusantara, tidak melihat laut Jawa, Sulawesi,
Maluku sebagai laut bebas. Tidak mudah memperjuangkan itu. Seluruh
dunia ketika itu memprotes. Tapi beliau melihat itu sebagai salah satu
yang harus diperjuangkan dengan sabar, dan bertahun tahun. Itu dari sisi
kesatuan bangsa. Deklarasi Djuanda pada dasarnya memperluas kekayaan
alam Indonesia untuk keperluan bangsa Indonesia.kan Indonesia 50 Tahun
ke Depan oleh
Setelah 50 tahun Deklarasi Djuanda, ke mana bangsa
kita mau pergi. Pada tahun 1957 penduduk Indonesia masih sekitar 80 juta
jiwa, sekarang 240 juta jiwa. Untuk 50 tahun yang akan datang ke mana
mau kita bawa lagi bangsa ini. Djuanda dulu membawanya kepada Kesatuan
Nusantara.
Hasjim juga menyarankan kepada pemerintah untuk
memikirkan masa depan bangsa untuk 50 tahun yang akan datang. Selama
ini, pemerintah hanya memikirkan jangka pendek saja. Pemerintah sudah
harus memikirkan program jangka panjang. Bangsa ini mau di bawah kemana.
Jangan 5 tahun saja pada pemilu.
Sementara, pengamat Pertahanan
LIPI, Jaleswari Pramodhawardani mengingatkan tantangan Indonesia
sebagai negara kepulauan di era globalisasi. Menurutnya, definisi
pertahanan dan kemanan maritim sejauh ini belum ada yang defentif.
Seperti misalnya definisi PBB dan ASEAN Maritime Forum. Untuk
mengantisipasi perkembangan globalisasi, sebagai negara kepulauan,
Indonesia memerlukan sebuah strategi maritim dalam bentuk Maritime
Policy, yang hingga saat ini belum tuntas.
Dekan Fakultan Ilmu
Perikanan dan Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor, Prof Indra Jaya,
menambahkan, salah satu kekurangan bangsa ini sebagai negara kepulauan
adalah dibidang sains dan teknologi. Indonesia memang negara yang luas.
Untuk menjadi Negara Maritim, ada tiga bidang yang bisa mewujudkan
menjadi Negara Maritim, pertama adalah sumber kehidupan, perdagangan dan
kekuatan laut.
Pakar keamanan Negara maritim, Laksa TNI
Purnawirawan, Robert Mangindaan dalam tulisannya di Quarterdeck, bahwa
agenda Security Sector Reform tidak membawa kepentingan pihak-pihak lain
yang tujuannya adalah mengkerdilkan “otot” militer Indonesia, yang
sebetulnya sudah sedemikian “kerdil”.
Banyak pakar mengatakan
bahwa milenium ketiga adalah era pasifik, dan pandangan tersebut
disikapi oleh negara-negara kawasan dengan memperkuat “otot” militernya.
Padahal, dengan usainya perang dunia dan menguatnya keinginan
masyarakat internasional untuk mewujudkan dunia yang aman, damai dan
stabil, sepertinya tidak mudah direalisasikan, sekalipun sudah menjadi
acuan bersama, misalnya Agenda for peace yang gencar dipromosikan oleh
PBB.
Robert melaanjutkan bahwa perlu diakui benar adanya
perampingan struktur kekuatan militer berlangsung di kawasan Asia
Pasifik, akan tetapi pada prakteknya adagium civis pacem parabellum,
justru diterapkan secara utuh. Malah ada pihak yang menaikkan belanja
pertahanan secara signifikan, misalnya China dengan budget 33 miliar
dolar AS begitu pula dengan Amerika Serikat yang secara tegas mengatakan
peningkatan anggaran belanja pertahanan setiap tahunnya.
Belakangan
ini, ada beberapa inisiatif yang gencar dikembangkan di kawasan ini,
yaitu Regional Maritime Security Initiatives (RMSI), Proliferation
Security Initiatives (PSI), ada pula Maritime Securtiy Oprations (MSO)
dan Pasifik Defense. Tujuannya adalah mengenai kemanan maritim kawasan
untuk menghadapi berbagai ancaman, terutama menyangkut mencegah
proliferasi senjata pemusnah massal, maritime terrorism, dan pula
menjangkau sea robbery and piracy.
Dari perspektif Indonesia,
critical uncertaintes yang perlu diperhatikan ialah semua bentuk operasi
yang berkaitan dengan beberapa hal, yaitu pertama upaya internasional
untuk mengamankan choke points, kedua humanitarian assistance yang
mengarah pada daerah-daerah yang bermasalah, ketiga provokasi untuk
“mendatangkan” peacekeeping operation, yang sangat mungkin erat terkait
dengan intra-state conflict. Semua bentuk operasi tersebut, nantinya
akan sama artinya dengan memberikan akses kepada kekuatan luar (yang
lebih superior) untuk masuk ke daerah-daerah yang mekanisme
pertahanannya belum mapan.
Masih dijelaskan oleh Robert, bahwa
masalah kemanan maritim yang akan dihadapi ke depan, masih akan berkisar
pada sea robbery and piracy, illegal fishing, transnational threat,
illicit trafficking in weapon of mass destruction and related materials,
pelanggaran wilayah, lalu lintas di laut yang terkait dengan gerakan
separatis dan sangat mungkin ancaman maritime terrorism. Diperkirakan
pula bahwa ancaman tersebut akan semakin meningkat yang diukur dari
intensitas, penggunan teknologi maju dan pengembangan modus operandi.
Karena
Indonesia berada di wilayah ring of fire, dan tiga patahan benua, yaitu
Eurasia, Australia dan Pasifik Barat, maka ancaman benca alam patut
dihindari dan diantisipasi. Tidak hanya itu penyelanggaran kemanan
maritim, perlu bekerjasama dengan pihak-pihak lain dengan berpegangan
pada beberapa hal, yaitu wadah yang tepat, saling menguntungkan, dan ada
kesungguhan. Kesannya memang sederhana sekali, akan tetapi justru di
sana ada titik terangnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar